MK Tolak Sengketa Pilpres, Gibran: Tunggu Arahan Prabowo

MK Tolak Sengketa Pilpres, Gibran: Tunggu Arahan Prabowo

KBR, Solo - Calon Wakil Presiden pemenang Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka, merespons hasil putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan menghormati putusan MK yang menolak permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.Gibran mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan langkah selanjutnya."Kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo," ujar Gibran di Solo, Senin sore (22/4/2024).Dia membantah

Lanjut Baca
Dissenting Opinion, Saldi Isra Yakin Ada Politisasi Bansos

Dissenting Opinion, Saldi Isra Yakin Ada Politisasi Bansos

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menilai dalil permohonan sengketa pemilihan presiden terkait dengan politisasi bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparatur negara atau penyelenggara negara beralasan menurut hukum. Dalil itu disampaikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dalam pertimbangannya, Saldi menilai pembagian bansos untuk kepentingan elektoral yang marak terjadi perlu dicermati secara serius.

Lanjut Baca
MK: Tidak Ada Bukti Empiris Bansos Pengaruhi Pilihan di Pilpres

MK: Tidak Ada Bukti Empiris Bansos Pengaruhi Pilihan di Pilpres

KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tidak ada bukti empiris bantuan sosial (bansos) memengaruhi pilihan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hakim MK Arsul Sani mengatakan, Mahkamah tidak yakin ada korelasi positif antara bantuan sosial dan pilihan pemilih secara faktual. "Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah memengaruhi atau mengarahkan secara paksa

Lanjut Baca
MK Tolak PHPU Pilpres 2024,  KPU Siapkan Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih

MK Tolak PHPU Pilpres 2024, KPU Siapkan Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih

KBR, Jakarta-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengagendakan penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden-wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan agenda penetapan itu tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan baik dari pasangan calon presiden dan wakol presiden nomor urut satu, Anies-Cak Imin maupun nomor urut dua, Ganjar-Mahfud. "Maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan calon presiden

Lanjut Baca
PHPU Pilpres 2024, MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin

PHPU Pilpres 2024, MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin

KBR, Jakarta-  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa pemilu presiden yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin. MK menyatakan permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo. "Amar putusan, mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Senin

Lanjut Baca
MK: Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Tidak Ada Masalah

MK: Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Tidak Ada Masalah

KBR, Jakarta- Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada masalah dalam pemenuhan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024.Pencalonan Gibran Rakabuming dipersoalkan oleh pasangan calon presiden nomor 01 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.Saat membacakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, Hakim MK Arief Hidayat mengatakan tidak ada masalah dalam penetapan Gibran

Lanjut Baca
MK: Bawaslu Tidak Terbukti Abaikan Dugaan Pelanggaran Pemilu Prabowo-Gibran

MK: Bawaslu Tidak Terbukti Abaikan Dugaan Pelanggaran Pemilu Prabowo-Gibran

KBR, Jakarta-  Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti dugaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabaikan laporan pengaduan pelanggaran pemilu dari pasangan calon nomor urut 2. Saat membacakan pertimbangan putusan sengketa pemilu hari ini, Hakim MK Enny Nurbaningsih menyebut Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dari pemohon dari pihak calon presiden nomor urut 01 dan 03. Meski begitu, MK menilai tindak lanjut Bawaslu itu hanya terkesan formalitas. Karena itu, MK menilai

Lanjut Baca
PBNU: Semoga Putusan MK Tidak Menimbulkan Kontroversi

PBNU: Semoga Putusan MK Tidak Menimbulkan Kontroversi

KBR, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap putusan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menimbulkan kontroversi. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, putusan Mahkamah harus berdasarkan pertimbangan yang absolut. "Titipan dari NU ya, karena ini masalah yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, maka kami berharap bahwa penetapan MK sebagai ketetapan pengadilan pada dasarnya, ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang

Lanjut Baca
Alasan Megawati Ajukan Amicus Curiae: Selamatkan Demokrasi

Alasan Megawati Ajukan Amicus Curiae: Selamatkan Demokrasi

KBR, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap alasan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, mengajukan diri menjadi amicus curiae dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto berujar, Megawati ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia. Dia menyebut kekacauan yang terjadi selama ini disebabkan oleh ambisi kekuasaan yang terlalu besar. Sehingga perlu dihentikan agar masyarakat tak menjadi korban. "Nanti yang menjadi

Lanjut Baca
Sengketa Pilpres, Ini Alasan Ganjar-Mahfud Percaya MK Bakal Kabulkan Tuntutan

Sengketa Pilpres, Ini Alasan Ganjar-Mahfud Percaya MK Bakal Kabulkan Tuntutan

KBR, Jakarta- Tim Hukum Ganjar-Mahfud percaya Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengeluarkan putusan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 yang progresif seperti mendiskualifikasi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut dua, Prabowo-Gibran serta meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia sesuai dengan tuntutan.Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam agenda penyerahan kesimpulan sidang PHPU ke MK, Jakarta, Selasa

Lanjut Baca
Idulfitri, Momen Rekonsiliasi Politik

Idulfitri, Momen Rekonsiliasi Politik

KBR, Jakarta- Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyebut,  jika moment lebaran berpotensi digunakan oleh para elite politik untuk bekerja sama secara politik atau rekonsiliasi. Kata dia, moment lebaran merupakan momen terbaik yang dimiliki oleh para elite politik untuk bisa menjalin komunikasi, merangkul, dan bersilaturahmi kepada lawan politiknya agar terjadi rekonsiliasi usai pemilu 2024.“Jadi sebenarnya ini momentum yang pas, yang tepat, yang

Lanjut Baca
Hakim MK: Pilpres 2024 Lebih Hiruk Pikuk, Ada Dugaan Cawe-cawe Kepala Negara

Hakim MK: Pilpres 2024 Lebih Hiruk Pikuk, Ada Dugaan Cawe-cawe Kepala Negara

KBR, Jakarta - Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Arief Hidayat menyebut Pemilu Presiden 2024 lebih hiruk pikuk dibanding edisi sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Arief Hidayat saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat (5/4/2024). "Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi

Lanjut Baca
Tim Prabowo-Gibran: Keterangan 4 Menteri Perkuat Dalil Kami

Tim Prabowo-Gibran: Keterangan 4 Menteri Perkuat Dalil Kami

KBR, Jakarta-  Tim Pembela Prabowo-Gibran menyampaikan sejauh ini keterangan empat menteri yang dihadirkan oleh MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024 memperkuat dalil yang sebelumnya disampaikan. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan empat menteri yang dihadirkan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diduga dijadikan alat untuk memenangkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden oleh Timnas AMIN dan Tim Ganjar-Mahfud tidak

Lanjut Baca
Sidang Pilpres 2024, Menkeu: Tak Ada Perbedaan Realisasi Bansos

Sidang Pilpres 2024, Menkeu: Tak Ada Perbedaan Realisasi Bansos

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) selama enam tahun terakhir, 2019-2024 periode Januari-Februari.Berdasarkan pemaparannya, terlihat realisasi anggaran perlinsos pada 2019 dari Kemensos sebesar Rp14,8 triliun, 2020 (Rp13,3 triliun), 2021 (Rp19,1 triliun), 2022 (Rp15,5 triliun), 2023 (Rp0,9 triliun), dan 2024 (Rp12,8

Lanjut Baca
Sidang Pilpres 2024, Menko PMK:  Bansos Sudah Direncanakan Jauh Hari

Sidang Pilpres 2024, Menko PMK: Bansos Sudah Direncanakan Jauh Hari

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah tak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.Kata dia, pembagian bansos ke masyarakat sudah direncanakan jauh hari untuk mencegah terjadinya kemiskinan serta menurunkan angka kemiskinan.“Kami tegaskan bahwa pelaksaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan

Lanjut Baca
Prof Jimly: Bisa Saja MK Hadirkan Presiden Jokowi

Prof Jimly: Bisa Saja MK Hadirkan Presiden Jokowi

KBR, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2003-2008 Prof Jimly Asshiddiqie menyebut bukan perkara sulit untuk MK menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pemilu 2024. Jimly Asshiddiqie menyebut, Jokowi bisa saja dihadirkan di sidang bila dianggap penting oleh majelis hakim. "Bisa saja, kalau MK merasa penting," kata Jimly melalui pesan singkat kepada KBR, Kamis (4/4/2024). Jimly Asshiddiqie juga menanggapi ihwa pemanggilan empat menteri Jokowi ke sidang sengketa

Lanjut Baca
TPN Ganjar-Mahfud: Keterangan Presiden Jokowi Sangat Diperlukan di Sidang MK

TPN Ganjar-Mahfud: Keterangan Presiden Jokowi Sangat Diperlukan di Sidang MK

KBR, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai permohonan untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dan harus dikabulkan. Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan Presiden Jokowi perlu dipanggil untuk meminta keterangan atas dugaan keterlibatannya di Pemilu 2024. Menurut Chico, dugaan keterlibatan Jokowi yang cukup masif membuat berbagai kecurangan terjadi.

Lanjut Baca
Debat Kewenangan MK Tangani Kecurangan TSM Pemilu

Debat Kewenangan MK Tangani Kecurangan TSM Pemilu

KBR, Jakarta - Sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden 2024 diwarnai perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Hukum Ganjar-Mahfud menilai MK bisa mengusut dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), tidak hanya soal perselisihan hasil. Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan persoalan TSM  bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK, dia ditangani oleh

Lanjut Baca
Puan Geleng-geleng Ditanya Nasib Hak Angket Pemilu

Puan Geleng-geleng Ditanya Nasib Hak Angket Pemilu

KBR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani bungkam saat ditanya nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu. Ketua DPP PDI Perjuangan itu hanya menggelengkan kepala saat ditanya awak media saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR, Kamis (4/4/2024). Dia menyebut belum ada anggota dewan yang resmi mengusulkan hak angket. Dia hanya merespons ihwal pertemuannya dengan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran Rosan Roeslani saat buka puasa bersama. Puan mengatakan pertemuan itu merupakan bentuk

Lanjut Baca
BW Walkout dari Sidang MK, Begini Tanggapan Menohok Eddy

BW Walkout dari Sidang MK, Begini Tanggapan Menohok Eddy

KBR, Jakarta-  Tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto (BW) menyatakan keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat eks-wakil menteri hukum dan HAM yang juga guru besar hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej tampil untuk menyampaikan keterangan.Bambang Widjojanto menyebut hal itu sebagai bentuk konsistensi dari pernyataan keberatan atas kehadiran pakar hukum Eddy Hiariej itu."Majelis karena tadi saya merasa keberatan saya izin mengundurkan

Lanjut Baca